Rumah yang Kembali Kita Rawat Tatanan yang Adil dan Berkelanjutan

Musyawarah Besar bukan sekadar agenda lima tahunan. Ia adalah ruang pulang—tempat sebuah organisasi menengok dirinya sendiri dengan jujur, menimbang yang telah dilalui, dan merumuskan langkah ke depan dengan kesadaran kolektif. Dalam semangat Mewujudkan Tatanan yang Adil, Inklusif, dan Berkelanjutan, Musyawarah Besar VII Karsa Institute yang dilaksanakan pada 12–14 Februari 2026 menjadi penanda penting bahwa pembaruan kelembagaan harus selalu berpijak pada nilai, bukan semata struktur.

Bertempat di Sangganipa Resort, Desa Towale, ruang musyawarah dihadirkan secara terbuka dan setara. Meja-meja disusun melingkar, tanpa podium yang meninggi. Sebuah pengaturan sederhana namun bermakna—menegaskan bahwa keadilan lahir dari posisi yang sejajar, inklusivitas tumbuh dari ruang yang saling mendengar, dan keberlanjutan hanya mungkin jika keputusan dirawat bersama. Angin pesisir dan cahaya malam menemani percakapan yang dijaga dengan kesabaran dan etika.

Dalam sambutan pembuka, Ketua Dewan Pengurus periode 2021–2026 menegaskan bahwa Musyawarah Besar adalah manifestasi tertinggi dari kedaulatan anggota. Forum ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan ruang sakral untuk menguji laporan pertanggungjawaban secara kritis dan memastikan arah organisasi tetap berada pada jalur nilai yang disepakati. Tata cara persidangan dijaga sebagai bentuk disiplin intelektual dan penghormatan terhadap martabat forum.

Refleksi mendalam juga mengemuka dari pandangan Yasir Sani yang mengingatkan bahwa Mubes kali ini merupakan momentum penting untuk meninjau kembali fondasi organisasi. Ia menyoroti sejumlah tantangan strategis yang harus dijawab ke depan: penguatan tata kelola dan kepemimpinan, pengurangan ketergantungan pada pendanaan proyek, pembenahan sistem delegasi dan manajemen risiko, serta pengokohan posisi advokasi hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Catatan ini menjadi cermin sekaligus peringatan agar Karsa bertumbuh secara matang—tangguh secara sistem dan jernih dalam arah.

Salah satu titik penting Musyawarah Besar VII adalah Sidang Pleno Pemilihan Ketua Dewan Pengurus. Meski usulan musyawarah mufakat sempat mengemuka, forum memilih tetap menjalankan mekanisme voting sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip demokrasi internal. Dari dua nama yang diusulkan, mandat kepemimpinan periode 2026–2031 kembali dipercayakan kepada Rahmat Saleh melalui proses pemungutan suara.

Dalam sambutannya sebagai ketua terpilih, Rahmat Saleh menerima amanah tersebut dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Ia mengakui bahwa kepemimpinan sebelumnya masih menyisakan kekurangan, dan kepercayaan yang kembali diberikan bukanlah pengakuan atas capaian personal, melainkan undangan untuk terus berjalan bersama. Ia menegaskan bahwa tidak ada arti kejayaan organisasi jika tidak diikuti oleh perbaikan kesejahteraan nyata bagi para penggiatnya. Lima tahun ke depan, fokus utama diarahkan pada penguatan sinergi tim, keseimbangan antara performa lembaga dan kualitas hidup anggota, serta upaya menuju kemandirian finansial agar gerakan advokasi tetap berdaulat.

Musyawarah Besar VII akhirnya tidak hanya menghasilkan keputusan struktural, tetapi juga merumuskan kesadaran baru tentang cara merawat organisasi. Tentang pentingnya tata kelola yang adil, ruang yang inklusif, dan orientasi jangka panjang yang berkelanjutan. Di Towale, Karsa Institute kembali mengingat bahwa organisasi ini adalah rumah bersama—yang hanya akan kokoh jika dirawat dengan kejujuran, keberanian untuk berbenah, dan komitmen untuk memanusiakan setiap orang di dalamnya.*Karins

 

 

Warisan WE NEXUS: Ketangguhan yang Tertuang dalam Kebijakan Sigi

Program WE NEXUS di Kabupaten Sigi telah melampaui target proyek, bertransformasi menjadi sebuah gerakan pembelajaran kolektif yang mengakar. Selama dua tahun, kolaborasi antara Karsa Institute, CARE Indonesia, Pemkab Sigi, dengan dukungan UN Women dan KOICA, berfokus pada pemberdayaan kelompok kunci—perempuan dan pemuda—di enam desa. Asisten I Setda Sigi, Anwar, menegaskan pentingnya ruang refleksi ini, "Forum pembelajaran ini menjadi ruang strategis agar hasil program tidak berhenti sebatas laporan, melainkan bertransformasi menjadi kebijakan yang aplikatif." Hasilnya bukan hanya peningkatan kapasitas individu, melainkan penguatan struktur sosial dan ekonomi komunitas, yang ditandai dengan tumbuhnya Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) dan terbentuknya jejaring pemuda lintas desa sebagai agen perdamaian.

Capaian riil terlihat dari kehidupan warga. KUEP, seperti di Desa Ramba, telah berkembang dengan modal kolektif mencapai Rp46,85 juta, memberikan akses keuangan yang adil dan membuka peluang usaha baru. Edukasi kesetaraan gender yang menyertai program ini turut mengubah dinamika rumah tangga dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di desa, yang berpuncak pada ditetapkannya delapan desa sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Sementara itu, pemuda yang sebelumnya jarang terlibat, kini aktif merajut kohesi sosial dan mencegah konflik melalui inisiatif bersama.

Untuk memastikan dampak ini berkelanjutan, Pemkab Sigi bersama mitra menggelar Workshop Pembelajaran sebagai momentum kritis. Filosofi pendekatan ini dijelaskan oleh CEO CARE Indonesia, Dr. Abdul Wahib Situmorang, "Pendekatan WE NEXUS menggabungkan prinsip kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian sebagai satu kesatuan. Ia menempatkan manusia sebagai pusat tanpa membedakan latar belakang." Rene Picasso, Manajer Climate Resilience and Humanitarian Portfolio, menekankan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang terbuka, "Forum ini menjadi ruang refleksi bersama. Kita melihat apa yang sudah berjalan baik, apa tantangan yang dihadapi, serta pembelajaran penting dari implementasi pendekatan WE Nexus di Kabupaten Sigi." Tujuannya jelas: agar praktik baik dari program tidak berhenti saat pendanaan selesai, tetapi dapat diadopsi dan diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah maupun desa.

Komitmen pemerintah daerah menjadi penopang utama. Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan visi pembangunan kabupaten yang berpusat pada manusia. Dukungan ini diperkuat oleh jajaran OPD, dimana DP3A Sigi mengakui kontribusi program dalam mendukung target Kabupaten Layak Anak. Di sisi lain, Ketua Dewan Pengurus Karsa Institute, Rahmat Saleh, menjelaskan strategi keberlanjutan, "Kelembagaan yang terbentuk, seperti KUEP dan forum pemuda, telah mendapat dukungan pemerintah desa dan akan terus didukung melalui perencanaan desa serta pendampingan teknis dinas terkait."

Pada akhirnya, perjalanan WE NEXUS di Sigi memberikan sebuah blueprint berharga. Program ini membuktikan bahwa ketangguhan komunitas yang inklusif dan sensitif konflik dapat dibangun secara sistematis melalui kolaborasi genuin. Jejak yang ditinggalkannya adalah lebih dari sekadar laporan; ia adalah paradigma baru, metode yang teruji, dan seperangkat kebijakan yang diharapkan dapat direplikasi, membawa Sigi menuju pemulihan dan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan merata untuk semua warganya.*Karins

Ketangguhan Sigi Dimulai dari Kolaborasi

Bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir 2025 menjadi pengingat keras bahwa kerusakan lingkungan dan pengabaian risiko memiliki harga kemanusiaan yang sangat mahal. Dalam konteks inilah Rapat Koordinasi Kebencanaan Kabupaten Sigi digelar di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Sigi, 22 Januari 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Karsa Institute melalui Program WE Nexus ini menjadi ruang refleksi dan konsolidasi lintas pihak untuk memperkuat ketangguhan daerah menghadapi risiko bencana yang kian kompleks.

Membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Drs. Nuim Hayat, MM, menegaskan bahwa Kabupaten Sigi merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi, baik karena kondisi geografis maupun masih terbatasnya kapasitas daerah. Karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana menuntut pendekatan yang terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan daerah dan regulasi nasional. Koordinasi lintas sektor dipandang sebagai kunci agar perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan efektif.

Ketua Karsa Institute, Rahmat Saleh, S.Hut, M.PWP, menempatkan rapat koordinasi ini sebagai bagian dari upaya membangun komitmen bersama melalui pendekatan WE Nexus, yang mengaitkan isu kebencanaan dengan kemanusiaan, perdamaian, lingkungan, dan penghidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa bencana tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan tata kelola sumber daya alam, kebijakan pembangunan, serta ketimpangan kapasitas antarwilayah. Karena itu, kolaborasi multipihak menjadi prasyarat utama dalam membangun ketangguhan Sigi.

Dalam sesi materi, Kepala Pelaksana BPBD, Kabupaten Sigi, Henri Kusuma Rombe, memaparkan isu strategis, capaian, dan tantangan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Data kejadian bencana serta nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang masih berada pada kategori sedang menunjukkan perlunya penguatan kapasitas secara menyeluruh. 

Sementara itu, M. Jauhari, Kepala Bagian BAPPERIDA Kabupaten Sigi, menekankan pentingnya integrasi dokumen kebencanaan—seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Kajian Risiko Bencana, dan Rencana Kontinjensi—ke dalam sistem perencanaan pembangunan agar pembangunan tidak menciptakan kerentanan baru.

Dipandu oleh Syaiful Taslim, Ketua Forum PRB Kabupaten Sigi, rapat ini menjadi ruang diskusi tematik yang mempertemukan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga kemanusiaan. Forum ini diharapkan menghasilkan komitmen bersama, rekomendasi strategis, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Dari sinilah pesan utama mengemuka: ketangguhan Sigi hanya dapat dibangun melalui kolaborasi, ketika kebijakan, perencanaan, dan aksi dijalankan secara searah demi masa depan masyarakat yang lebih aman dan berkelanjutan.*Karins

Perisai Mangrove untuk Masa Depan Pesisir Tojo Una Una

 

Program Perisai Mangrove resmi dimulai pada 9 Januari 2026 melalui kegiatan Kick Off yang diselenggarakan di Karsa Institute. Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una, Karsa Institute, CARE Indonesia, dan Ford Foundation sebagai upaya bersama merespons krisis iklim sekaligus memperkuat ketahanan wilayah pesisir Teluk Tomini.

Kehadiran langsung Bupati Tojo Una Una, Ilham Lawidu, SH, dalam agenda pembukaan dan simbolisasi penandatanganan nota kesepahaman menjadi penegasan kuat atas dukungan pemerintah daerah terhadap kerja-kerja pemulihan ekosistem mangrove. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas peran Karsa Institute yang selama bertahun-tahun konsisten mendampingi masyarakat Tojo Una Una serta menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh demi keberlanjutan program ini.

Ketua Karsa Institute, Rahmat Saleh, S.Hut., M.PWP, menyampaikan bahwa Perisai Mangrove—Jaringan Perempuan Pelindung Mangrove—dirancang sebagai platform penguatan kepemimpinan perempuan dalam pemulihan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik CARE Indonesia di berbagai wilayah Indonesia yang menempatkan perempuan sebagai aktor kunci dalam konservasi lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas.

Program ini akan dilaksanakan di Desa Cempa, Kecamatan Ulubongka, dengan melibatkan 60 perempuan yang akan mendapatkan pelatihan keuangan, kewirausahaan, serta literasi hak atas sumber daya alam. Melalui pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP), Perisai Mangrove mendorong konservasi yang berkeadilan sekaligus memperkuat ekonomi lokal berbasis mangrove.

Lebih dari sekadar program lingkungan, Perisai Mangrove adalah gerakan sosial untuk mendorong keadilan iklim dari tingkat komunitas. Dengan dukungan Ford Foundation, program ini menghubungkan kerja-kerja lokal masyarakat pesisir dengan agenda global pemulihan ekosistem, menegaskan bahwa lingkungan yang sehat dan perempuan yang berdaya merupakan fondasi utama bagi masa depan pesisir yang tangguh.*Iwan Hamid

Pemkab Sigi dan Karsa Institute Kukuhkan Forum RBM

Pemerintah Kabupaten Sigi bersama Karsa Institute resmi mengukuhkan sekaligus mendeklarasikan Forum Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kabupaten Sigi pada 23 Desember 2025. Pengukuhan ini menjadi penanda komitmen bersama untuk memperluas akses layanan kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, politik, hingga ekonomi bagi penyandang disabilitas dan orang terdampak kusta melalui pendekatan berbasis masyarakat dengan dukungan Program NLR-BEN.Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sigi, Anwar, menyebut Forum RBM sebagai terobosan besar dan yang pertama di Sulawesi Tengah, bahkan berpotensi menjadi yang pertama di kawasan Sulawesi. Kehadiran forum ini dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak kelompok rentan secara lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Penasihat Karsa Institute, Rahmat Saleh, menjelaskan bahwa rehabilitasi berbasis masyarakat lahir dari kesadaran global akan keterbatasan rehabilitasi berbasis institusi. Sejak 1970-an, WHO mendorong pendekatan Community-Based Rehabilitation (CBR) yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Seiring waktu, pendekatan ini berkembang tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, ekonomi, partisipasi politik, inklusi sosial, serta kebijakan publik, dan diakui sebagai strategi efektif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Forum RBM Kabupaten Sigi dibentuk untuk memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung rehabilitasi dan kemandirian penyandang disabilitas dan kusta, sekaligus melawan stigma yang masih kuat di tengah masyarakat. Forum ini juga diharapkan menjadi wadah strategis penyediaan data yang akurat dan terpilah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan tepat sasaran.

Ketua Forum RBM Kabupaten Sigi, Agus, memaparkan lima program prioritas yang akan dijalankan mulai awal 2026, yakni pendataan anak dan remaja disabilitas serta kusta, advokasi hak-hak disabilitas, kampanye pengurangan stigma, pembentukan forum anak dan remaja disabilitas di tingkat desa, serta pelatihan keterampilan secara berkelompok. Dikelola sepenuhnya oleh penyandang disabilitas untuk periode 2026–2028, Forum RBM diharapkan menjadi simbol kuat bahwa perjuangan inklusi dan pemulihan martabat kini dipimpin langsung oleh mereka yang selama ini berada di pinggiran.*Karins

Keberanian yang Tumbuh: Kisah Perubahan Ibu Supriatin

 

Di banyak ruang pertemuan desa, suara perempuan kerap tenggelam dalam diam. Bukan karena mereka tak punya pengalaman atau kebutuhan, tetapi karena rasa malu, takut salah, dan keyakinan bahwa pendapat mereka tidak cukup penting untuk didengar. Itulah realitas yang lama dirasakan perempuan di Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi—termasuk Ibu Supriatin, seorang perempuan desa yang selama bertahun-tahun memilih menyimpan suaranya sendiri.

Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perwakilan kelompok perempuan, Ibu Supriatin sesungguhnya memahami berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak di lingkungannya. Namun dalam setiap forum desa, ia lebih sering diam. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena tidak percaya diri berbicara di hadapan banyak orang. Kebutuhan perempuan pun kerap terabaikan, karena minimnya keterlibatan mereka dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

Perubahan mulai terasa ketika Program WE NEXUS hadir melalui pendampingan dan pelatihan yang difasilitasi Karsa Institute. Pelatihan ini tidak hanya membahas isu perlindungan perempuan dan anak, kebencanaan, serta ketangguhan menghadapi konflik, tetapi juga membuka ruang aman bagi perempuan untuk belajar bersuara. Di ruang yang bebas dari penilaian, Ibu Supriatin perlahan menemukan keberanian untuk berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut.

Dari seorang perempuan yang pendiam, Ibu Supriatin bertransformasi menjadi sosok yang aktif menyuarakan kebutuhan perempuan dan anak di tingkat desa. Ia mulai berani menyampaikan isu perlindungan, mendorong pencegahan kekerasan, hingga melakukan negosiasi agar desa mengalokasikan anggaran untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepercayaan dirinya tumbuh seiring kesadaran bahwa suaranya memiliki arti, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak perempuan lainnya.

Puncak perubahan itu terlihat ketika Ibu Supriatin tampil sebagai pembicara dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang diselenggarakan UN Women di Kabupaten Sigi. Berdiri di hadapan lebih dari seratus peserta, ia menyampaikan pandangannya tentang hak dan perlindungan perempuan dan anak dengan penuh keyakinan. “Sejak mengikuti pelatihan, saya berani berbicara di depan banyak orang, termasuk di hadapan pemerintah desa,” ujarnya. Kisah Ibu Supriatin menjadi bukti bahwa ketika perempuan diberi ruang, dukungan, dan kepercayaan, keberanian mereka mampu mengubah bukan hanya diri sendiri—tetapi juga wajah desa yang lebih adil dan inklusif.*Tami

Pengumuman Hasil Tender

 

Sigi Mantapkan Langkah Menuju Kabupaten Inklusif

Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Kabupaten Sigi menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen inklusi bagi seluruh warga, terutama penyandang disabilitas. Di Aula Kantor Bupati Sigi, suasana hangat menyelimuti pertemuan para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, relawan, hingga kelompok disabilitas. Kehadiran mereka bukan sekadar mengikuti seremoni, tetapi membawa semangat yang sama: memastikan Sigi menjadi daerah yang menghormati perbedaan dan merangkul keberagaman.

Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, tampil dengan pesan simbolik melalui kemeja putihnya—lambang ketulusan dan komitmen pelayanan bersih. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa inklusi sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga komitmen moral seluruh masyarakat. Ia memberi apresiasi kepada para relawan dan komunitas yang telah bekerja tanpa henti mendampingi penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas sosial. Samuel menekankan pentingnya memperkuat nilai empati dan etika, agar ruang hidup bersama menjadi lebih ramah dan adil bagi semua.

Selain sambutan pejabat daerah, dialog lintas lembaga turut memperkaya pertemuan tersebut. Hadir perwakilan Dinas Sosial, Bappeda, serta Karsa Institute untuk membahas strategi peningkatan layanan inklusi hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Forum ini menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi, terutama dalam memperbaiki kualitas layanan publik, memperluas akses, dan memastikan penyandang disabilitas terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Karsa Institute mengambil peran strategis dalam upaya percepatan layanan inklusif di Sigi. Ketua Dewan Pengawas Karsa Institute, Rahmat Saleh, menjelaskan bahwa HDI bukan hanya peringatan tahunan, tetapi pengingat agar semua pihak konsisten membangun ruang inklusi. Ia menyoroti berbagai regulasi yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sigi, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2024 dan Rencana Aksi Daerah, yang menjadi pijakan kuat dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Regulasi ini disebutnya sebagai bukti komitmen kebijakan yang progresif.

Namun demikian, Rahmat mengingatkan bahwa regulasi saja tidak cukup. Salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah ketidakjelasan data jumlah penyandang disabilitas di Sigi, yang hingga kini masih berbeda antarinstansi. Karsa Institute pun memprioritaskan verifikasi data sebagai langkah awal agar program dan bantuan benar-benar tepat sasaran. Dengan data akurat, pemerintah dan lembaga pendukung dapat merumuskan intervensi yang relevan, terutama bagi warga di wilayah terpencil yang menghadapi hambatan akses.

Rahmat juga memberi apresiasi kepada sejumlah desa yang telah mengambil inisiatif lebih cepat dalam membangun desa inklusif. Desa Banasu dan Desa Peana menjadi contoh baik, di mana pemerintah desa berinisiatif menerbitkan aturan serta membangun fasilitas ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas di lokasi ibadah. Menurutnya, jika perspektif keberpihakan sudah masuk ke desa, maka perubahan nyata akan lebih cepat terwujud.

Peringatan HDI 2025 di Sigi ditutup dengan pembagian alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah. Baik pemerintah maupun Karsa Institute berharap momentum ini dapat memantik langkah-langkah baru dalam membangun Sigi sebagai daerah yang aman, ramah, dan setara bagi seluruh warganya. Dengan kolaborasi berkelanjutan selama beberapa tahun ke depan, Sigi diharapkan mampu menjadi model daerah inklusif yang tidak hanya berbicara komitmen, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.*Karins