Rumah yang Kembali Kita Rawat Tatanan yang Adil dan Berkelanjutan

Musyawarah Besar bukan sekadar agenda lima tahunan. Ia adalah ruang pulang—tempat sebuah organisasi menengok dirinya sendiri dengan jujur, menimbang yang telah dilalui, dan merumuskan langkah ke depan dengan kesadaran kolektif. Dalam semangat Mewujudkan Tatanan yang Adil, Inklusif, dan Berkelanjutan, Musyawarah Besar VII Karsa Institute yang dilaksanakan pada 12–14 Februari 2026 menjadi penanda penting bahwa pembaruan kelembagaan harus selalu berpijak pada nilai, bukan semata struktur.

Bertempat di Sangganipa Resort, Desa Towale, ruang musyawarah dihadirkan secara terbuka dan setara. Meja-meja disusun melingkar, tanpa podium yang meninggi. Sebuah pengaturan sederhana namun bermakna—menegaskan bahwa keadilan lahir dari posisi yang sejajar, inklusivitas tumbuh dari ruang yang saling mendengar, dan keberlanjutan hanya mungkin jika keputusan dirawat bersama. Angin pesisir dan cahaya malam menemani percakapan yang dijaga dengan kesabaran dan etika.

Dalam sambutan pembuka, Ketua Dewan Pengurus periode 2021–2026 menegaskan bahwa Musyawarah Besar adalah manifestasi tertinggi dari kedaulatan anggota. Forum ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan ruang sakral untuk menguji laporan pertanggungjawaban secara kritis dan memastikan arah organisasi tetap berada pada jalur nilai yang disepakati. Tata cara persidangan dijaga sebagai bentuk disiplin intelektual dan penghormatan terhadap martabat forum.

Refleksi mendalam juga mengemuka dari pandangan Yasir Sani yang mengingatkan bahwa Mubes kali ini merupakan momentum penting untuk meninjau kembali fondasi organisasi. Ia menyoroti sejumlah tantangan strategis yang harus dijawab ke depan: penguatan tata kelola dan kepemimpinan, pengurangan ketergantungan pada pendanaan proyek, pembenahan sistem delegasi dan manajemen risiko, serta pengokohan posisi advokasi hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Catatan ini menjadi cermin sekaligus peringatan agar Karsa bertumbuh secara matang—tangguh secara sistem dan jernih dalam arah.

Salah satu titik penting Musyawarah Besar VII adalah Sidang Pleno Pemilihan Ketua Dewan Pengurus. Meski usulan musyawarah mufakat sempat mengemuka, forum memilih tetap menjalankan mekanisme voting sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip demokrasi internal. Dari dua nama yang diusulkan, mandat kepemimpinan periode 2026–2031 kembali dipercayakan kepada Rahmat Saleh melalui proses pemungutan suara.

Dalam sambutannya sebagai ketua terpilih, Rahmat Saleh menerima amanah tersebut dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Ia mengakui bahwa kepemimpinan sebelumnya masih menyisakan kekurangan, dan kepercayaan yang kembali diberikan bukanlah pengakuan atas capaian personal, melainkan undangan untuk terus berjalan bersama. Ia menegaskan bahwa tidak ada arti kejayaan organisasi jika tidak diikuti oleh perbaikan kesejahteraan nyata bagi para penggiatnya. Lima tahun ke depan, fokus utama diarahkan pada penguatan sinergi tim, keseimbangan antara performa lembaga dan kualitas hidup anggota, serta upaya menuju kemandirian finansial agar gerakan advokasi tetap berdaulat.

Musyawarah Besar VII akhirnya tidak hanya menghasilkan keputusan struktural, tetapi juga merumuskan kesadaran baru tentang cara merawat organisasi. Tentang pentingnya tata kelola yang adil, ruang yang inklusif, dan orientasi jangka panjang yang berkelanjutan. Di Towale, Karsa Institute kembali mengingat bahwa organisasi ini adalah rumah bersama—yang hanya akan kokoh jika dirawat dengan kejujuran, keberanian untuk berbenah, dan komitmen untuk memanusiakan setiap orang di dalamnya.*Karins

 

 

Pengumuman Hasil Tender

 

Nafas Baru Perempuan Pombewe Melalui KUEP

Terbatasnya akses terhadap modal usaha masih menjadi hambatan besar bagi perempuan pelaku usaha kecil di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi. Selama ini mereka mengandalkan pinjaman individu dari berbagai penyedia layanan keuangan mikro berbasis teknologi finansial. Awalnya bantuan ini memberi harapan, namun sering kali berubah menjadi tekanan akibat cicilan ketat, bunga tinggi, serta kunjungan penagih hingga larut malam—menyisakan kecemasan yang jarang terucap

Kehadiran program WE NEXUS membuka jalan baru ketika memperkenalkan Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) sebagai model simpan-pinjam kolektif yang lebih manusiawi. Berawal dari 25 anggota dengan modal awal hanya Rp15 juta, KUEP menjadi ruang aman bagi perempuan Pombewe untuk belajar mengelola keuangan tanpa tekanan. Mereka mulai memahami skema pinjaman, menghitung risiko, membahas keputusan bersama, hingga berani menolak pinjaman eksternal yang memberatkan mereka selama ini

Melalui pertemuan rutin dua kali sebulan, para anggota mulai membangun disiplin pencatatan keuangan, tabungan, serta mekanisme peminjaman yang transparan. Selama dua siklus berjalan, jumlah anggota meningkat menjadi 30 orang, sementara saldo kelompok tumbuh menjadi Rp23 juta—lebih dari sekadar angka, melainkan bukti kemandirian dan kekuatan kolektif perempuan desa ini

Para perempuan merasakan langsung perubahan besar tersebut. Sekretaris KUEP mengungkapkan bagaimana mereka kini dapat mengatur sendiri besaran tabungan, mekanisme peminjaman, dan iuran sosial. Ia berharap saldo kelompok terus berkembang agar semakin banyak perempuan bisa terbebas dari jeratan pinjaman komersial yang “menyiksa” mereka. Anggota lain menegaskan betapa leganya menjalani hidup tanpa diburu penagih tiap malam—sebuah pengalaman pahit yang selama ini membayangi hari-hari mereka

Kini KUEP bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi rumah belajar yang menumbuhkan kepercayaan diri perempuan Pombewe. Pinjaman digunakan dengan bijak untuk mengembangkan usaha, memperbaiki peralatan, atau memperluas produk. Yang lebih penting, mereka membangun sistem ekonomi mereka sendiri—lebih adil, lebih aman, dan lebih berpihak pada perempuan. Melalui KUEP, perempuan Pombewe akhirnya menemukan nafas baru: ruang untuk tumbuh tanpa rasa takut, saling menopang, dan memandang masa depan dengan keyakinan yang lebih besar. *Dani

Penguatan Ekonomi Disabilitas Lewat KUBE dan UEB di Sigi

Dinas Sosial Kabupaten Sigi menetapkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Bersama (UEB) sebagai program prioritas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. KUBE merupakan usaha berbasis kelompok, sementara UEB adalah usaha ekonomi perseorangan. Keduanya menjadi bagian penting dalam Program Building Effective Network (BEN), kerja sama antara KARSA Institute, NLR Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Sigi dengan pendekatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM/CBR).

Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional (DTSeN) mencatat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sigi mencapai 13.447 orang. Angka ini jauh melonjak dari data 2024 yang hanya sekitar 1.600 orang, disebabkan data terbaru masih bersifat mentah dan belum terpilah. Hasbullah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Sigi, menegaskan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur, dengan memisahkan penyandang disabilitas produktif dan non-produktif agar intervensi tepat sasaran melalui KUBE dan UEB.

Pengalaman program tahun 2024 di Kecamatan Tanambulava menjadi pelajaran penting. Saat itu, 50 penyandang disabilitas menerima pelatihan bioflok ikan air tawar dan kerajinan, namun tidak dapat melanjutkan usaha karena keterbatasan modal. Berdasarkan pengalaman tersebut, Dinsos Sigi menetapkan KUBE dan UEB sebagai prioritas utama komponen sosial RBM untuk memastikan pelatihan diikuti dukungan nyata menuju kemandirian ekonomi.

Dalam pertemuan Cluster Program BEN yang berlangsung di Kantor KARSA Institute, para fasilitator memetakan strategi inti dari lima komponen RBM: sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, dan penghidupan. Bachtiar, fasilitator cluster, menjelaskan bahwa setiap komponen harus memiliki minimal satu kegiatan kunci yang melibatkan lintas dinas, sehingga pendekatan RBM berjalan lebih terkoordinasi dan efektif.

Program ini menggerakkan banyak sektor di Kabupaten Sigi—mulai dari Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, UMKM, Koperasi, Perindustrian hingga Kesbangpol. Dengan koordinasi lintas sektor dan penetapan prioritas yang jelas, KUBE dan UEB diharapkan menjadi pintu bagi penyandang disabilitas dan terdampak kusta untuk memperoleh peluang ekonomi yang setara, mandiri, dan berkelanjutan.*Karins

Pengumuman Tender

 

Program BEN Perkuat Dukungan untuk Disabilitas Sigi

Kabupaten Sigi menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang terpilih menjalankan Program Building Effective Network (BEN) — sebuah inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan masyarakat terdampak kusta. Program ini merupakan hasil kerja sama KARSA Institute, Pemerintah Kabupaten Sigi, NLR Indonesia (Netherlands Leprosy Relief), dan Liliane Fonds, yang akan berjalan sejak Oktober 2025 hingga 2028.

Direktur KARSA Institute, Syaiful Taslim, menjelaskan bahwa peluncuran program di Hotel Aston Palu (5 November 2025) menjadi langkah penting dalam membangun jaringan inklusif lintas sektor. Program BEN mendorong sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, komunitas disabilitas, dan masyarakat umum untuk menciptakan ruang partisipatif yang setara.

“Data Dinas Sosial menunjukkan ada 13.313 penyandang disabilitas di Kabupaten Sigi, termasuk 1.061 jiwa di Kecamatan Tanambulava. Angka ini menjadi dasar penting untuk memperkuat layanan berbasis data yang akurat,” ujar Syaiful.

Sigi dianggap siap melaksanakan program ini karena telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Tahap awal program difokuskan di tiga kecamatan: Tanambulava, Sigi Biromaru, dan Dolo.

Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, menyambut baik kolaborasi ini dan menegaskan pentingnya komitmen lintas sektor. “Program BEN menjadi jembatan untuk mendorong kemandirian penyandang disabilitas. Kami mendorong setiap desa memastikan data disabilitas dan kusta valid agar pemberdayaan bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Program BEN juga menaruh perhatian khusus pada anak dan remaja penyandang disabilitas, termasuk mereka yang terdampak kusta. Florensius, Manajer Program BEN KARSA Institute, menegaskan bahwa fokus utama adalah membangun kemandirian ekonomi dan sosial sejak dini.

Sementara itu, Rahma (39), penyandang disabilitas asal Desa Pombewe, berharap program ini dapat membuka akses kerja dan ruang partisipasi bagi disabilitas. “Kami sering terhambat karena fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas. Semoga program ini menjadi awal perubahan,” katanya.

Di lapangan, pemerintah kecamatan juga menunjukkan dukungan nyata. Camat Tanambulava, Suaib, mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi data penyandang disabilitas secara menyeluruh dan membentuk forum disabilitas di tingkat desa dan kecamatan untuk memastikan data lebih akurat dan program berjalan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi dari sejauh mana penyandang disabilitas bisa mandiri dan berdaya. “Program ini tidak berhenti pada bantuan, tapi berlanjut pada kemandirian mereka,” tegas Suaib.

Dengan tercatatnya 17 kasus kusta di Sigi dalam tiga tahun terakhir, program BEN diharapkan mampu memperkuat jejaring pelayanan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menghadirkan solusi pemberdayaan yang berkelanjutan. Inisiatif ini menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi lintas sektor dapat membuka jalan bagi pembangunan yang lebih inklusif di Kabupaten Sigi. *Karins

KARSA Institute Dukung Perempuan Adat dengan Seribu Bibit Durian

Sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian perempuan adat dan pelestarian sumber daya lokal, KARSA Institute melalui program ESTUNGKARA menyalurkan seribu bibit durian unggul kepada kelompok perempuan adat di lima desa: Peana, Pelempea, Banasu, Masewo, dan Lonca. Penyerahan dilakukan secara bertahap sejak awal Agustus, melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam pelatihan budidaya durian ramah lingkungan dan pengelolaan hasil panen berkelanjutan.

Ketua Dewan Pengurus KARSA Institute, Rahmat Saleh, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari inisiatif jangka panjang untuk memperkuat peran perempuan adat dalam perlindungan lingkungan sekaligus mendorong ekonomi lokal. “Perempuan adat memiliki peran sentral dalam menjaga hutan dan sumber daya tradisional. Melalui program ini, kami berharap mereka tidak hanya menjaga keberlanjutan alam, tetapi juga mendapat manfaat ekonomi yang adil dari tanah leluhur mereka,” ujarnya.

Antusiasme juga datang dari para penerima manfaat. Desi, Ketua Forum Perempuan Desa Masewo, menilai inisiatif ini sebagai bentuk pengakuan atas peran perempuan adat yang kerap terpinggirkan. “Selama ini kami hanya mengandalkan hasil hutan yang semakin sedikit. Dengan bibit durian ini, kami punya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ini warisan untuk anak-anak kami,” tuturnya. Setiap desa menerima 200 bibit durian unggul yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat, yang diharapkan mulai berbuah dalam empat hingga lima tahun ke depan.

Program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah desa dan tokoh adat. Yarni Ijo, Kepala Desa Lonca, menekankan bahwa bantuan ini bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga pengakuan terhadap kontribusi perempuan adat dalam menjaga kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. “Kami berharap bibit durian ini dapat dikelola dengan baik, sehingga hasilnya nanti bisa dirasakan oleh seluruh komunitas, baik dari sisi ekonomi maupun sosial budaya,” ungkapnya.

Ketua Lembaga Adat Desa Pelempea, Sulaiman Gola, turut mengapresiasi program ini dan memastikan pendampingan akan dilakukan sesuai tata cara adat serta semangat gotong royong. “Kami mengucapkan terima kasih kepada KARSA Institute dan semua pihak yang terlibat. Semoga kerja sama seperti ini terus terjalin dan memberikan manfaat nyata bagi komunitas adat, khususnya kaum perempuan,” pungkasnya. *Florensius

Sigi Resmikan 8 DRPPA dan SAPA SIGI

TAHURA (Desa Ngata Baru), 18 Juni 2025 Sebagai bentuk nyata komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Sigi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Yayasan CARE Peduli (YCP), Karsa Institute, dan UN Women, hari ini resmi meluncurkan Desa Ramah Perlindungan Perempuan dan Anak (DRPPA) serta SAPA SIGI (Sahabat Perempuan dan Anak).Kegiatan ini berlangsung di Taman Hutan Rakyat, Desa Ngatabaru, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. 

Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan desa-desa yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Delapan desa yang menjadi bagian dari program ini adalah Desa Ngatabaru, Pombewe, Pesaku, Rarapadende, Wisolo, Ramba, serta Desa Lonca dan Moa di Kecamatan Kulawi Selatan. 

Acara launching dibuka langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi, Dra. Hj. Siti Malwiah, M.Si., dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Kepala Dinas DP3A, Camat Biromaru, Camat Dolo Barat, Camat Dolo Selatan, perwakilan DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, kepala desa, ketua dan anggota BPD, serta tokoh masyarakat dari enam desa dampingan. Hadir pula pimpinan Yayasan CARE Peduli, perwakilan UN Women, dan Karsa Institute. 

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Sigi menyampaikan, “DRPPA bukan sekadar simbol, tetapi bentuk komitmen bersama dalam memastikan perempuan dan anak di desa mendapat perlindungan, ruang partisipasi, serta akses setara dalam pembangunan desa.” 

Sebagai bentuk komitmen politis dan moral, dilakukan penandatanganan naskah launching dan penandaan simbolik desa-desa DRPPA. Kegiatan ini turut dimeriahkan dengan penampilan seni dari anak-anak, pemutaran video capaian desa, serta kunjungan ke lahan inovasi Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) "Amanah Kabelota Pura Ngatabaru", yang mengembangkan budidaya Bawang Merah Varietas Lembah Palu. 

KUEP tersebut merupakan satu dari enam kelompok yang didampingi dalam program WeNexus yang dilaksanakan oleh Karsa, CARE, dan UN Women untuk memperkuat ketangguhan ekonomi perempuan, khususnya kelompok yang rentan secara ekonomi. 

Desa Ramah Perlindungan Perempuan dan Anak (DRPPA) adalah model desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Melalui penguatan kelembagaan seperti SAPA dan Satgas PPA desa, diharapkan sistem perlindungan menjadi lebih tangguh, partisipatif, dan berkelanjutan. 

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong integrasi isu-isu perempuan dan anak dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Lebih dari 130 peserta hadir, termasuk unsur OPD, pemerintah desa, organisasi perempuan, dan kelompok usaha ekonomi perempuan. Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan pembangunan desa yang berpihak pada kelompok rentan di seluruh 177 desa yang ada. *Lestari 

Perbup Disabilitas Sigi: Upaya Inklusivitas

Karsa Institute memfasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati Sigi No. 5 Tahun 2024 tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas Kabupaten Sigi. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 15 April 2025, di Satria Room kantor Karsa Institute dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor pemerintahan. Diskusi ini bertujuan merumuskan rancangan peraturan Bupati Sigi yang lebih teknis mengenai hak disabilitas, serta memfasilitasi konsultasi publik dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sigi untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan.

Kabupaten Sigi memiliki kelompok disabiitas di masyarakat adat yang masih sulit dalam mengakses hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi publik. Hambatan utama yang dihadapi bersifat fisik, seperti minimnya aksesibilitas fasilitas umum, dan sosial, berupa stereotip dan stigma yang membatasi potensi mereka. Akibatnya, partisipasi kelompok disabilitas dalam pembangunan menjadi rendah dan mereka seringkali hanya dianggap sebagai objek kebijakan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan inklusif dalam bentuk Peraturan Bupati yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi kelompok disabilitas, melibatkan mereka dalam proses pembentukan kebijakan, dan berfokus pada peningkatan akses, kesempatan, serta partisipasi dalam berbagai aspek pembangunan.

Kegiatan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Sigi, seperti BAPPERIDA, BAPENDA, BPKAD, BPBD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Bagian Hukum Setda, Tenaga Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan dan lainnya, serta organisasi masyarakat sipil seperti PPDI dan HWDI. Melalui keterlibatan multipihak ini, diharapkan Peraturan Bupati Sigi No. 5 Tahun 2024 dapat disusun secara partisipatif dan mencerminkan aspirasi serta kebutuhan kelompok disabilitas di Sigi.

Salah satu peserta, Salam Lamangkau, SH sebagai Tenaga Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah hal yang sangat positif karena dalam perumusan peraturan bupati Sigi No. 5 Tahun 2024, keterlibatan perangkat daerah terkait menjadi suatu keharusan. Dengan dihadirkannya perangkat daerah yang relevan, penanganan isu hak disabilitas akan menjadi lebih terpadu dan inilah yang kita harapkan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, adanya draf aturan bupati yang lebih operasional untuk tiap perangkat daerah terkait di Sigi untuk mendukung kebijakan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan dan disabilitas dalam perencanaan pembangunan.*(Akmal Mahasiswa Magang di Karsa Institute_Fisipol Untad 2025)

Mendorong KUPS Sigi Menuju Usaha Berkelanjutan

Karsa Institute mengadakan pelatihan pendampingan usaha dan pengenalan inkubasi bisnis bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Sigi. Kegiatan yang berlangsung di Kota Palu pada 25–26 Maret 2025 ini bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam mengelola usaha berbasis perhutanan sosial. Pelatihan ini juga mendukung visi Sigi Hijau, sebuah inisiatif Pemerintah Kabupaten Sigi yang menitikberatkan pada ekonomi hijau berbasis layanan alam.

Perhutanan sosial menjadi strategi utama dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua panitia, Moh. Rul, menjelaskan bahwa Kabupaten Sigi telah mengalami kemajuan signifikan dalam implementasi kebijakan ini, baik dari luas areal persetujuan maupun variasi skema yang diterapkan. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta dapat memahami cara mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan.

Sebanyak 25 peserta dari berbagai perwakilan KUPS, Kelompok Tani Hutan non-Perhutanan Sosial (KTH non-PS), pendamping perhutanan sosial, serta perwakilan LSM hadir dalam kegiatan ini. Mereka mendapatkan materi dari narasumber yang berpengalaman, termasuk lembaga inkubator bisnis Gampiri Lestari, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), praktisi fotografi produk, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi.

Selama dua hari, peserta menerima pelatihan intensif tentang inkubasi bisnis, legalitas usaha, manajemen produksi, pengembangan produk, dan strategi pemasaran. Salah satu peserta, Jamila, pendamping kelompok usaha di Kecamatan Palolo, mengaku mendapat banyak wawasan baru, terutama dalam aspek legalitas usaha dan pemasaran. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk memperkuat usaha perhutanan sosial di daerahnya.

Dengan adanya pelatihan ini, Karsa Institute berharap kelompok usaha perhutanan sosial di Sigi mampu mengelola bisnisnya secara lebih profesional. Selain meningkatkan ekonomi masyarakat, langkah ini juga mendukung tujuan jangka panjang dalam menjaga keseimbangan ekologi dan membangun sistem ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya alam.*Karins

Langkah Strategis: Penyusunan Renstra Karsa Institute 2025-2030

 

Hotel Lawaka, Ampana, menjadi saksi sejarah penting bagi Karsa Institute dalam menggelar Forum Perencanaan Strategis (Renstra) periode 2025-2030. Kegiatan ini dihadiri oleh 24 peserta yang terdiri dari Dewan Anggota dan Dewan Pengurus serta dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati, Ilham Lawidu, SH, mengapresiasi Karsa Institute yang selama ini telah banyak berbuat dan mendukung Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una dalam melaksanakan pembangunan melalui program-program pemberdayaan serta penguatan kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, saya berterimakasih atas kerja-kerja dan karya Karsa Institute yang selama ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya karena Karsa Institute memilih untuk melaksanakan Forum Renstra di wilayah kami,” Kata Ilham, yang pada Pilkada lalu terpilih sebagai Bupati Tojo Una-una periode 2025-2029.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Karsa Institute, Rahmat Saleh, S Hut, MPWP dalam sambutannya menyatakan, Forum Renstra sangat penting dan strategis bagi Karsa Institute dalam memasuki Tahun Emas karena Renstra akan menjadi panduan strategis lembaga untuk memastikan program-program ke depan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif.

“Selain menjadi panduan strategis untuk memasuki tahun emas, Renstra 2025-2030 juga penting bagi Karsa Institute sebagai trajectory untuk menilai dan berrefleksi apakah kita sudah berada di track yang benar dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan,” kata Rahmat Saleh, yang akrab disapa Mas Oyong.

Forum Renstra yang berlangsung 18 -21 Desember 2024 yang merupakan hasil kolaborasi antara Karsa Institute dan Kemitraan Partnership Jakarta itu menunjukkan sinergi kuat antara aktor lokal dan nasional dalam membangun visi jangka panjang. Selain menelurkan Renstra 2025-2030, Forum itu juga sekaligus dirancang untuk menjadi ajang pelatihan dan penguatan kapasitas bagi para pegiat Karsa Institute dalam membuat perencanaan strategis kelembagaan dengan menghadirkan Muhammad Yasir Sani, Elis Nurhayati dan Ina Desilia sebagai narasumber dan fasilitator.

Dalam empat hari pelaksanaan, peserta menggali berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi untuk merumuskan strategi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Renstra 2025-2030 diharapkan mampu menjadi pijakan strategis untuk menjawab tantangan global dengan pendekatan lokal yang kuat. Dengan semangat kolaborasi, Karsa Institute optimis membawa dampak positif yang lebih luas, baik di tingkat komunitas maupun kebijakan.

Kegiatan ini menandai babak baru dalam perjalanan Karsa Institute, sekaligus menjadi simbol harapan untuk masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. *Ijal/Yusak

Mendorong Inklusi Sosial Lewat Musrembang Desa

Jumat, (04/10/2024) Bertempat di Balai Pertemuan Desa Banasu, Pemerintah Desa Banasu Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa Tahun 2024.

Musrenbang Desa adalah forum rembug warga desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa dalam melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.

Selain Pemerintah Desa Banasu yang turut hadir dalam Musrembang tersebut adalah, BPD, Pendamping Lokal Desa, Lembaga Adat, Forum Perempuan, Ketua PKK beserta anggota, Perwakilan anak muda, perwakilan Gereja, Kelompok Lansia, perwakilan Disabilitas, Perwakilan RT dan Dusun, perwakilan anak-anak. Masyarakat serta fasilitator program ESTUNGKARA.

Edwin Kujere, selaku Kepala Desa Banasu dalam sambutannya mengatakan bahwa MUSREMBANG Desa Banasu dilaksanakan untuk menjaring semua aspirasi masyarakat Desa Banasu tanpa terkecuali untuk dapat melaksanakan program atau kegiatan yang berskala prioritas. Sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat Desa Banasu bukan mengakomodir kepentingan golongan tertentu.

Sementara itu Ketua BPD Desa Banasu, Markus Sauru, bahwa dengan dilaksanakan MUSREMBANG Desa Banasu ini yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa menunjukan bahwa saat ini Pemerintah Desa Banasu benar-benar melibatkan seluruh masyarakat tanpa kecuali dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan Desa, sehingga pembangunan yang terjadi di Desa benar-benar berdasarkan usulan warga dan menjadi kewajiban kita untuk mengawal secara Bersama-sama.

Isu Disabilitas Menjadi Topik Utama Dalam Musrembang Desa Banasu

Dalam rangka Gerakan dan kampanye Inklusi Sosial di Desa Banasu, pemerintah Desa Banasu dalam hal ini Kepala Desa Banasu meminta Fasilitator dari KARSA Institute untuk memaparkan materi tentang GEDSI kepada peserta MUSREMBANG.

Menurut Kepala Desa Banasu, Edwin Kujere, hal ini semata-mata Pemerintah Desa ingin agar seluruh masyarakat Desa Banasu lebih Peduli dan menyadari hak-hak kelompok rentan khususnya terhadap para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya di Desa lewat Dana Desa.

Edwin Kujere, dalam MUSREMBANG mengajak seluruh masyarakatnya untuk Bersama-sama lebih Peduli mengawal para penyandang Disabilitas. Hal ini menjadi penting karena masih banyak diskriminasi, stigmatisasi dan penelantaran terhadap para difabel oleh warga bahkan keluarga terdekatnya sendiri, ungkapnya.

“Selama ini para penyandang disabilitas di Desa Banasu belum tersentuh oleh kami sebagai pemerintah Desa, selama ini kami mengabaikan mereka, kami tidak mau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, Puji Tuhan, Lewat KARSA Institute melalui Program ESTUNGKARA Kami sebagai Pemerintah Desa khususnya saya sebagai Kepala Desa seakan-akan di tampar, bagaimana bisa kami menganggarkan ratusan juta untuk pembangunan Infrastruktur sedangkan untuk menganggarkan satu juta saja untuk mereka sama sekali tidak terlintas”, lanjut Edwin.

“Dalam kesempatan kali ini saya berterimakasih kepada KARSA Institute lewat Pak Sius yang tidak henti-hentinya menyuarakan hak-hak kelompok Perempuan, kelompok Rentan khususnya kelompok disabilitas kepada kami pemerintah Desa Banasu baik didalam kegiatan-kegiatan formal Desa maupun diskusi – diskusi non formal. Sehingga untuk Tahun ini saya sebagai pengguna anggaran Desa Banasu memprogramkan bantuan Alat bantu bagi Penyandang disabilitas dan pembangunan jalur landai di fasilitas umum seperti gereja dan balai pertemuan ini sebagai program skala prioritas tahun ini”, tambahnya.

Saya menghimbau seluruh masyarakat Desa Banasu agar kita Bersama-sama mendukung pemenuhan hak-hak difabel, dan saya akan terus memastikan tidak ada lagi yang tertinggal dalam kepemimpinan saya, Tutup Kepala Desa. (Florensius)

Karsa Institute Tingkatkan Pengetahuan Petani Kopi

 

Karsa Institute bersama Kemitraan Partnership dengan dukungan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Kementerian Desa PDT menggelar sekolah lapang budidaya tanaman kopi bagi petani kecil dan petani perempuan di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala pada Sabtu dan Minggu 27-28 juli 2024.

Dalam pelatihan yg digelar di Dusun 5 Kebun Kopi tersebut , peserta diberikan materi dan praktek mengenai budidaya tanaman kopi, mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemupukan, pemangkasan hingga panen. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Moh. Irfan yang selama ini mendampingi petani kopi di Kabupaten Sigi.

Husna , salah satu petani kopi perempuan di Desa Nupabomba mengaku sangat senang dengan Kegiatan ini, karena banyak pengetahuan dan cara mengenai budidaya kopi yang baru mereka ketahui , terutama pada teknik pemangkasan, pemupukan dan panen , yang akan mempengaruhi penghasilan bagi petani.

Moh Rul, Fasilitator Desa Inklusi mengatakan alasan pelaksanaan sekolah lapang ini karena melihat potensi komoditi kopi di Nupabomba yang besar, terutama melihat ketersediaan lahan yang juga masih luas, sementara ada kendala dan tantangan bagi petani kecil terutama dalam pengetahuan budidaya dan sarana produksi yang terbatas. Olehnya dengan SL ini diharapkan petani dapat meningkat pengetahuannya agar dapat meningkatkan nilai produksi komoditi kopi mereka.*Edy

Karsa Institute Gelar RKT Di Kawasan Ekowisata Danau Tambing

Karsa Institute kembali menggelar Rapat Kerja Tahunan (RKT) yang kali ini diselenggarakan di Kawasan Ekowisata Danau Tambing pada Rabu s.d Jumat (28/2-1/3/2024).

Hadiyanto, Ketua Panitia Pelaksana mengatakan RKT yang mengusung tema: Restrukturisasi dan Konsolisdasi Asset Organisasi Bertransformasi Menjadi yang Terbesar itu dilaksanakan berbarengan dengan perayaan ulang tahun ke-20 Karsa Institute yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024.

“Rapat Kerja Tahunan yang dirangkaikan dengan perayaan ulang tahun ke-20 Karsa Institute dilaksanakan sebagai mandat Konstitusi lembaga yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk mendengar pertanggunggjawaban Dewan Pengurus dalam pengelolaan lembaga sepanjang tahun 2023,” kata Hadiyanto dalam sambutannya.

Masih menurut Hadiyanto, Karsa Institute melaksanakan RKT sambil melakukan perkemahan di Danau Tambing yang berada dalam Kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang asri dan sejuk sembari healing dan refreshing dari rutinitas kerja sehari-hari, untuk menghasilkan keputusan-keputusan jitu sekaligus menelorkan program kerja organisasi yang berkualitas dan berbobot untuk menjawab tantangan-tantangan kerja yang makin kompleks dengan tuntutan profesionalitas yang tinggi untuk memenuhi harapan masyarakat dan Mitra Kerja, seiring pula dengan dinamika dan perkembangan organisasi.

Rapat Kerja Tahunan yang mengambil tempat di ruang rapat Pusat Informasi Pengelola Kawasan Ekowisata Danau Tambing itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Anggota (Pendiri) Karsa Institute, Ambar Subekti didampingi Maskun Acun sebagai anggota.

Dalam sambutan dan laporan pertanggungjawabannya sebagai Ketua Dewan Pengurus Karsa Institute, Rahmat Saleh memaparkan catatan kinerja, prestasi dan capaian organisasi melalui pelaksanaan program-program kerja tahun 2023.

“Alhamdulilah secara keseluruhan program-program kerja tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik berkat kesungguhan dan komitmen kuat serta kekompakan para pegiat Karsa Institute dalam melakukan kerja-kerja sosial dan pendampingan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,”kata Rahmat Saleh.

Namun, sebagai Direktur Eksekutif, Rahmat Saleh yang akrab dengan sapaan Mas Oyong itu juga menyampaikan catatan-catatan kritis dan mengingatkan para pegiat Karsa agar tidak berpuas diri dengan capaian-capaian yang ada karena ke depan tantangan-tantangan yang dihadapi lembaga ini akan makin besar seiring dengan makin tingginya harapan masyarakat dan mitra kerja terhadap Karsa Institute.

“Mari kita terus memperbaiki capaian kerja, meningkatkan kapasitas baik secara kelembagaan maupun secara pribadi, melakukan konsolidasi terhadap segenap asset dan sumberdaya yang dimiliki untuk bertransformasi menjadi yang terbesar dan terbaik di Sulawesi Tengah bahkan di kawasan Timur Indonesia. Ingat nama lembaga kita Karsa Institute, Inisiatif dari Timur Indonesia,” tandas Rahmat, dengan penuh semangat.

Rahmat menegaskan pada tahun 2024 ada beberapa program kerjasama internasional yang dipercayakan kepada Karsa Institute sebagai pelaksana. “Insyaallah pada tahun 2024 Karsa Institute akan melaksanakan program-program kerjasama kemitraan Internasional dalam bidang Agroforestry dan Adaptasi Perubahan Iklim,” urai Rahmat. “Ini semua adalah rahmat dan berkat bagi lembaga yang harus disyukuri dan memacu serta memicu kita semua untuk lebih giat bekerja melakukan perubahan-perubahan sosial masyarakat melalui portofolio lembaga untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terselenggaranya Reforma Agraria dan Program Perhutanan Sosial yang berkeadilan, program pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan, program pendampingan, kerja-kerja sosial kemanusiaan serta mitigasi dan penanggulangan bencana,” tandas Rahmat.

Rapat Kerja Karsa Isntiute di Kawasan Ekowisata Danau Tambing itu diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari Dewan Pengurus, Dewan Anggota (Pendiri), Pegiat Karsa beserta keluarga masing-masing. (YP).

Bantuan Bibit Ikan dan Pakan di Desa Peana

    Hingga kini pemanfaatan Kolam ikan di Desa Peana Kecamatan Pipikoro Kabupaten sigi belum tergarap secara maksimal. Terbukti masih banyaknya kolam ikan milik warga di Peana yang ditelantarkan karena tidak memiliki bibit ikan. 

    Cukup tingginya permintaan pasar, tentunya bisnis budidaya ikan air tawar cukup potensial untuk dijalankan, apalagi budidaya ikan diharapkan mampu menjadi sumber pemasukan pembudidaya ikan dan keluarga sekaligus dapat pula meningkatan gizi bagi keluarga. 

  Karena hal tersebut maka KARSA Institute lewat Program ESTUNGKARA membantu memfasilitasi kelompok Budidaya Ikan air tawar Desa Peana dalam mengakses bantuan dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sigi. 

    KARSA Institute bersama dengan anggota Kelompok Budidaya Ikan Dipenkor Desa Peana, kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi beberpa kali melakukan audensi dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sigi untuk menjawab kebutuhan bibit ikan di Desa Peana. 

   Hasil dari beberapa kali pertemuan, maka kelompok budidaya ikan air tawar Desa Peana mendapat bantuan berupa Bibit Ikan mas sebanyak 5000 dan Pakan ikan dengan Type T781-2 sebanyak 240 Kg, pakan ikan Type F999 sebanyak 100 Kg. 

    Kelompok Dipenkor Desa Peana saat menerima bibit ikan dan pakan yang diserahkan oleh Analisis Sumberdaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi, Suaib Hasan, S.Agr. Saat menerima bantuan, Suaib Hasan menyampaikan dan menghimbau kepada kelompok penerima bantuan untuk dapat memanfaatkan serta memaksimalkan bantuan yang telah diberikan serta diperhatikan untuk kesinambungan kedepannya. 

   “Semoga bantuan yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Sigi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada masyarakat.khususnya Desa Peana” Harap Suaib. (Florensius)  

Serah Terima Bantuan Perikanan Desa Tanjung Padang

{Klik Foto Nonton Vidionya)

Pemulihan Livelihood adalah hak masyarakat terdampak bencana

Karsa Institute dan CARE Indonesia bersama Mafolux menyerahkan 24 perahu bermesin tempel dan peralatan tangkap ikan kepada warga terdampak bencana alam, di tanjung Padang, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diliput juga oleh Antara News

Memadukan Pengetahuan Lokal dan Teknologi Fish Finder

 

Perkenalan kami dengan Taufan, (38 tahun), berawal dari partisipasi dan keaktifan beliau pada kegiatan-kegiatan pertemuan yang diselenggarakan Karsa Intitute dengan Yayasan Care Peduli. Memang Taufan bukanlah penerima langsung bantuan sektor perikanan, tapi ia mewakili Ibu Muse, mertuanya yang kepala keluarga perempuan.

Taufan yang tergolong taat beribadah itu,  sehari-hari bekerja sebagai nelayan penangkap ikan, untuk menafkahi istri dan ketiga anaknya. Suatu ketika, di rumahnya yang tergolong bersahaja, Taufan bertutur, “Alhamdullilah saat ini kapanpun saya sudah bisa turun ke laut   dengan jangkauan jarak yang semakin jauh serta hasil tangkapan yang lebih baik. Sebelumnya saya hanya bisa melaut paling jauh sekitar 400 m  dari bibir pantai dikarenakan kondisi perahu yang sudah tua dan  tidak  layak lagi digunakan untuk melaut  ke tempat yang lebih jauh dan dalam".

Melalui  program Pemulihan Livelihood (mata pencaharian) yang diselenggarakan Karsa Institute bersama YCP, keluarga Taufan mendapatkan bantuan modal usaha berupa Perahu Katinting. Lebih lanjut, Taufan menguraikan, “Asal cuaca bagus saya sudah dapat melaut kapanpun saya mau dan tidak takut lagi dengan kondisi perahu, ditambah informasi cuaca maritim yang display-nya ditempatkan di kantor Desa Salubomba, sehingga membantu memudahkan kami nelayan-nelayan tradisional mengakses informasi, untuk menentukan waktu yang tepat untuk melaut".

Taufan menambahkan, ada satu pengetahuan baru yang diperolehnya dari kegiatan pelatihan  yang diikutinya bersama teman-teman kelompok nelayan melalui bantuan alat berteknologi tinggi yang  diberikan oleh YCP dan Karsa itulah   alat yang  disebut Fish Finder.  “Bagi kami nelayan tradisional, alat canggih ini merupakan hal yang baru  pertama kali saya pegang dan operasikan  secara langsung dituntun tim ahli dari Yayasan Care Peduli, itulah Pak Rasyid dan Pak Fandi".

Lebih lanjut, Taufan menguraikan, “Ternyata alat ini sangat canggih, karena kita bisa melihat langsung dari monitor dimana keberadaan kumpulan ikan-ikan sehingga kami dapat lebih fokus  memilih lokasi dan posisi memancing di lokasi tempat ikan berkumpul.  “Dengan menyatukan pengetahuan lokal kami ditunjang teknologi ini, insya Allah  saya dan kelompok nelayan lain bisa meningkatkan hasil  tangkapan, dimana sebelumnya terkadang saya pergi melaut, tapi pulang kosong. Sekarang paling tidak saya bisa bawa pulang  dua, tiga bahkan  empat cucuk/tusuk ikan.“ Taufan menguraikan, setiap cucuk yang  terdiri dari 7 – 8 ekor ikan dijualnya dengan harga 50 ribu.

Taufan mengaku, dirinya tidak mengalami kesulitan untuk menjual hasil tangkapannya karena ia menawarkannya melalui medsos (Facebook) apalagi ia  sudah memiliki pelanggan tetap. “Alhamdulilah, hasil tangkapan kami yang dipasarkan melalui medsos (facebook) tidak susah untuk dipasarkan karena juga sudah memiliki pelanggan tetap, termasuk  pembeli dari instansi-instansi pemerintah".

Selain itu, menurut Taufan, ada alat canggih lain  yang diterima desanya, itulah apa yang disebut Sekdes sebagai Display, instrumen  yang  menjadi semacam alat kontrol bagi nelayan untuk melaut. “Alat ini juga kami pakai pada saat mau berlayar jadi kalau diinfokan cuaca sedang buruk atau gelombang sedang tinggi, kami belum jadi atau urung untuk melaut. Sebelumnya saya dan teman-teman nelayan kalau mau melaut hanya main tebak-tebakan dengan melihat ke arah langit, cuaca sedang baik atau buruk. Namun ketika di tengah perjalanan, biasa dengan terpaksa kami harus kembali karena cuaca sedang buruk. Display ini sangat menolong kami sebagai nelayan  karena sudah bisa kami akses lewat HP,” tandas Taufan sambil tersenyum, menutup pembicaraan. (Bardi Lamancori)

KARSA Institute Gelar Raker Tahunan di Kepulauan Togean

 

Karsa Institute baru-baru ini menggelar Rapat Kerja Tahun 2022 di Kawasan Wisata Pulau Kadidiri Kepulauan Togean. Raker tahunan itu juga dirangkaikan dengan Perayaan Ulang tahun ke-18 lembaga itu.

Ketua Karsa Institute, Rahmat Saleh, mengatakan, Raker yang berlangsung 10 s.d 13 Februari itu, mengagendakan Evaluasi Kerja dan Capaian Program- lembaga pada tahun 2021 sekaligus membahas dan mematangkan persiapan pelaksanaan Program Kerja tahun 2022.  

“Alhamdulilah secara keseluruhan program-program kerja tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik berkat kesungguhan dan komitmen kuat serta kekompakan para pegiat Karsa Institute dalam melaksanakan kerja-kerja sosial dan pendampingan untuk memberi yang terbaik bagi masyarakat,” tandas Rahmat Saleh.

Namun, Rahmat Saleh yang akrab dengan sapaan Mas Oyong itu mengingatkan para pegiat Karsa agar tidak berpuas diri dengan capaian-capaian yang ada.  

“Mari kita terus memperbaiki capaian kerja dan meningkatkan kapasitas baik secara kelembagaan maupun secara individu untuk terus belajar dan meng-update perkembangan isu-isu terkini terkait dengan portofolio lembaga: dalam mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan, reforma agraria dan program perhutanan sosial yang berkeadilan, pengembangan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil, serta mitigasi dan penanggulangan risiko bencana,” kata Rahmat.

Sementara itu, Ketua Panitia Raker, Budiansyah menyatakan,  Raker Tahunan yang diikuti sekitar 30 pegiat Karsa dan keluarga itu dilaksanakan dalam suasana santai dan rekreatif di Black Marlin Resort, di tengah keindahan panorama  Pulau Kadidiri, Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean dengan tujuan  menyegarkan kembali  jiwa dan semangat para pegiat Karsa Institute untuk melaksanakan  

Program Kerja tahun 2022. “Kita sengaja mengadakan Raker dalam suasana rekreatif di tengah keindahan panorama wisata bahari Kepulauan Togean agar me-refresh jiwa dan semangat kerja para pegiat untuk melaksanakan program-program pendampingan dan kerja-kerja sosial yang penuh dinamika dan tantangan tahun 2022,” ujar Budiansyah.

Sementara itu, Karsa Institute juga me-launching program baru di Kepulaun Togean, itulah Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Demersal Skala Kecil Secara Kolaboratif untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Penghidupan Nelayan di Desa Kabalutan, Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Un-una. Program itu diluncurkan oleh Wakil Bupati Tojo Una-una, Ilham Lawidu, SH, MH pada Sabtu (12/2).

Program yang dilaksanakan melalui dukungan CEPF-Burung Indonesia itu bertujuan: memperbaiki tata kelola perikanan skala kecil yang berkelanjutan, pemulihan ekosistem terumbu karang dan perbaikan rantai pasok hasil perikanan skala kecil.

Turut hadir dalam Rapat Kerja tahunan di Togean  itu, Prof Dr Ir Syukur Umar, Gurubesar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, Palu,  Penasehat/Konsultan  Karsa Institute. (Yusak Pamei)