Musyawarah Besar bukan sekadar agenda lima tahunan. Ia adalah ruang pulang—tempat sebuah organisasi menengok dirinya sendiri dengan jujur, menimbang yang telah dilalui, dan merumuskan langkah ke depan dengan kesadaran kolektif. Dalam semangat Mewujudkan Tatanan yang Adil, Inklusif, dan Berkelanjutan, Musyawarah Besar VII Karsa Institute yang dilaksanakan pada 12–14 Februari 2026 menjadi penanda penting bahwa pembaruan kelembagaan harus selalu berpijak pada nilai, bukan semata struktur.
Bertempat di Sangganipa Resort, Desa Towale, ruang musyawarah dihadirkan secara terbuka dan setara. Meja-meja disusun melingkar, tanpa podium yang meninggi. Sebuah pengaturan sederhana namun bermakna—menegaskan bahwa keadilan lahir dari posisi yang sejajar, inklusivitas tumbuh dari ruang yang saling mendengar, dan keberlanjutan hanya mungkin jika keputusan dirawat bersama. Angin pesisir dan cahaya malam menemani percakapan yang dijaga dengan kesabaran dan etika.
Dalam sambutan pembuka, Ketua Dewan Pengurus periode 2021–2026 menegaskan bahwa Musyawarah Besar adalah manifestasi tertinggi dari kedaulatan anggota. Forum ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan ruang sakral untuk menguji laporan pertanggungjawaban secara kritis dan memastikan arah organisasi tetap berada pada jalur nilai yang disepakati. Tata cara persidangan dijaga sebagai bentuk disiplin intelektual dan penghormatan terhadap martabat forum.
Refleksi mendalam juga mengemuka dari pandangan Yasir Sani yang mengingatkan bahwa Mubes kali ini merupakan momentum penting untuk meninjau kembali fondasi organisasi. Ia menyoroti sejumlah tantangan strategis yang harus dijawab ke depan: penguatan tata kelola dan kepemimpinan, pengurangan ketergantungan pada pendanaan proyek, pembenahan sistem delegasi dan manajemen risiko, serta pengokohan posisi advokasi hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Catatan ini menjadi cermin sekaligus peringatan agar Karsa bertumbuh secara matang—tangguh secara sistem dan jernih dalam arah.
Salah satu titik penting Musyawarah Besar VII adalah Sidang Pleno Pemilihan Ketua Dewan Pengurus. Meski usulan musyawarah mufakat sempat mengemuka, forum memilih tetap menjalankan mekanisme voting sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip demokrasi internal. Dari dua nama yang diusulkan, mandat kepemimpinan periode 2026–2031 kembali dipercayakan kepada Rahmat Saleh melalui proses pemungutan suara.
Dalam sambutannya sebagai ketua terpilih, Rahmat Saleh menerima amanah tersebut dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Ia mengakui bahwa kepemimpinan sebelumnya masih menyisakan kekurangan, dan kepercayaan yang kembali diberikan bukanlah pengakuan atas capaian personal, melainkan undangan untuk terus berjalan bersama. Ia menegaskan bahwa tidak ada arti kejayaan organisasi jika tidak diikuti oleh perbaikan kesejahteraan nyata bagi para penggiatnya. Lima tahun ke depan, fokus utama diarahkan pada penguatan sinergi tim, keseimbangan antara performa lembaga dan kualitas hidup anggota, serta upaya menuju kemandirian finansial agar gerakan advokasi tetap berdaulat.
Musyawarah Besar VII akhirnya tidak hanya menghasilkan keputusan struktural, tetapi juga merumuskan kesadaran baru tentang cara merawat organisasi. Tentang pentingnya tata kelola yang adil, ruang yang inklusif, dan orientasi jangka panjang yang berkelanjutan. Di Towale, Karsa Institute kembali mengingat bahwa organisasi ini adalah rumah bersama—yang hanya akan kokoh jika dirawat dengan kejujuran, keberanian untuk berbenah, dan komitmen untuk memanusiakan setiap orang di dalamnya.*Karins
