Pengumuman Hasil Tender

 

Sigi Mantapkan Langkah Menuju Kabupaten Inklusif

Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Kabupaten Sigi menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen inklusi bagi seluruh warga, terutama penyandang disabilitas. Di Aula Kantor Bupati Sigi, suasana hangat menyelimuti pertemuan para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, relawan, hingga kelompok disabilitas. Kehadiran mereka bukan sekadar mengikuti seremoni, tetapi membawa semangat yang sama: memastikan Sigi menjadi daerah yang menghormati perbedaan dan merangkul keberagaman.

Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, tampil dengan pesan simbolik melalui kemeja putihnya—lambang ketulusan dan komitmen pelayanan bersih. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa inklusi sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga komitmen moral seluruh masyarakat. Ia memberi apresiasi kepada para relawan dan komunitas yang telah bekerja tanpa henti mendampingi penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas sosial. Samuel menekankan pentingnya memperkuat nilai empati dan etika, agar ruang hidup bersama menjadi lebih ramah dan adil bagi semua.

Selain sambutan pejabat daerah, dialog lintas lembaga turut memperkaya pertemuan tersebut. Hadir perwakilan Dinas Sosial, Bappeda, serta Karsa Institute untuk membahas strategi peningkatan layanan inklusi hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Forum ini menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi, terutama dalam memperbaiki kualitas layanan publik, memperluas akses, dan memastikan penyandang disabilitas terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Karsa Institute mengambil peran strategis dalam upaya percepatan layanan inklusif di Sigi. Ketua Dewan Pengawas Karsa Institute, Rahmat Saleh, menjelaskan bahwa HDI bukan hanya peringatan tahunan, tetapi pengingat agar semua pihak konsisten membangun ruang inklusi. Ia menyoroti berbagai regulasi yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sigi, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2024 dan Rencana Aksi Daerah, yang menjadi pijakan kuat dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Regulasi ini disebutnya sebagai bukti komitmen kebijakan yang progresif.

Namun demikian, Rahmat mengingatkan bahwa regulasi saja tidak cukup. Salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah ketidakjelasan data jumlah penyandang disabilitas di Sigi, yang hingga kini masih berbeda antarinstansi. Karsa Institute pun memprioritaskan verifikasi data sebagai langkah awal agar program dan bantuan benar-benar tepat sasaran. Dengan data akurat, pemerintah dan lembaga pendukung dapat merumuskan intervensi yang relevan, terutama bagi warga di wilayah terpencil yang menghadapi hambatan akses.

Rahmat juga memberi apresiasi kepada sejumlah desa yang telah mengambil inisiatif lebih cepat dalam membangun desa inklusif. Desa Banasu dan Desa Peana menjadi contoh baik, di mana pemerintah desa berinisiatif menerbitkan aturan serta membangun fasilitas ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas di lokasi ibadah. Menurutnya, jika perspektif keberpihakan sudah masuk ke desa, maka perubahan nyata akan lebih cepat terwujud.

Peringatan HDI 2025 di Sigi ditutup dengan pembagian alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah. Baik pemerintah maupun Karsa Institute berharap momentum ini dapat memantik langkah-langkah baru dalam membangun Sigi sebagai daerah yang aman, ramah, dan setara bagi seluruh warganya. Dengan kolaborasi berkelanjutan selama beberapa tahun ke depan, Sigi diharapkan mampu menjadi model daerah inklusif yang tidak hanya berbicara komitmen, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.*Karins

Penguatan Kolaborasi Sigi untuk Percepatan Layanan Disabilitas

Upaya mempercepat pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sigi memasuki babak penting dengan penyusunan Surat Keputusan (SK) Bupati dan pembentukan Forum Koordinasi Lokal Sub-Cluster Coordination Network (SCN). Langkah ini lahir dari komitmen kuat Pemerintah Daerah Sigi bersama KARSA Institute untuk mengakselerasi implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas sesuai amanat Perda Nomor 5 Tahun 2024. Dalam proses penyusunan SK yang melibatkan 22 SKPD, Bupati ditetapkan sebagai Pembina I, Wakil Bupati sebagai Pembina II, dan KARSA Institute hadir sebagai satu-satunya mitra non-pemerintah dalam tim koordinasi.

Penyusunan SK ini menjadi pijakan hukum penting yang memastikan struktur tim, sekretariat, dan mekanisme kerja RAD berjalan dengan jelas dan terarah. Menurut Bagian Hukum Setda Sigi, SK tersebut merupakan wujud konkret pendelegasian pasal-pasal kunci pada Perda Disabilitas, yang sebelumnya sempat terhambat oleh kebijakan efisiensi anggaran. Masuknya Program Building Effective Network (BEN) yang dijalankan KARSA Institute membawa dorongan baru bagi pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi layanan yang inklusif.

Di saat yang sama, pembentukan Forum Koordinasi Lokal SCN memperkuat ekosistem kolaborasi multipihak di Sigi. SCN menyatukan OPDis, penyedia layanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, pemerintah daerah, hingga orang muda disabilitas dalam forum yang transparan dan akuntabel. Forum ini akan melakukan sinkronisasi dan pelaporan program ke tingkat provinsi dan nasional, sekaligus menjaga komunikasi dua arah dengan komunitas penerima manfaat.

Berbagai pihak menilai langkah ini sebagai peluang besar bagi kemajuan layanan inklusi di Sigi. Fisioterapis RS Torabelo, Erwin Pakewai, melihat SCN sebagai harapan baru untuk akses layanan yang lebih adil, termasuk peluang menghadirkan layanan kesehatan mobile bagi penyandang disabilitas yang kesulitan akses. Ketua PPDI Sigi, Agus, juga menegaskan bahwa hadirnya SK Bupati akan memperkuat posisi penyandang disabilitas, mengubah cara pandang masyarakat, dan mempercepat lahirnya program afirmatif yang selama ini sangat dibutuhkan.

Dengan jumlah penyandang disabilitas yang mencapai lebih dari 13 ribu jiwa, lahirnya SK Bupati dan SCN menandai momentum penting bagi Kabupaten Sigi sebagai daerah yang berkomitmen menjadi wilayah ramah disabilitas. Sinergi pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dan KARSA Institute melalui Program BEN menjadi pondasi kuat untuk mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan di masa depan.*Karins

Nafas Baru Perempuan Pombewe Melalui KUEP

Terbatasnya akses terhadap modal usaha masih menjadi hambatan besar bagi perempuan pelaku usaha kecil di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi. Selama ini mereka mengandalkan pinjaman individu dari berbagai penyedia layanan keuangan mikro berbasis teknologi finansial. Awalnya bantuan ini memberi harapan, namun sering kali berubah menjadi tekanan akibat cicilan ketat, bunga tinggi, serta kunjungan penagih hingga larut malam—menyisakan kecemasan yang jarang terucap

Kehadiran program WE NEXUS membuka jalan baru ketika memperkenalkan Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) sebagai model simpan-pinjam kolektif yang lebih manusiawi. Berawal dari 25 anggota dengan modal awal hanya Rp15 juta, KUEP menjadi ruang aman bagi perempuan Pombewe untuk belajar mengelola keuangan tanpa tekanan. Mereka mulai memahami skema pinjaman, menghitung risiko, membahas keputusan bersama, hingga berani menolak pinjaman eksternal yang memberatkan mereka selama ini

Melalui pertemuan rutin dua kali sebulan, para anggota mulai membangun disiplin pencatatan keuangan, tabungan, serta mekanisme peminjaman yang transparan. Selama dua siklus berjalan, jumlah anggota meningkat menjadi 30 orang, sementara saldo kelompok tumbuh menjadi Rp23 juta—lebih dari sekadar angka, melainkan bukti kemandirian dan kekuatan kolektif perempuan desa ini

Para perempuan merasakan langsung perubahan besar tersebut. Sekretaris KUEP mengungkapkan bagaimana mereka kini dapat mengatur sendiri besaran tabungan, mekanisme peminjaman, dan iuran sosial. Ia berharap saldo kelompok terus berkembang agar semakin banyak perempuan bisa terbebas dari jeratan pinjaman komersial yang “menyiksa” mereka. Anggota lain menegaskan betapa leganya menjalani hidup tanpa diburu penagih tiap malam—sebuah pengalaman pahit yang selama ini membayangi hari-hari mereka

Kini KUEP bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi rumah belajar yang menumbuhkan kepercayaan diri perempuan Pombewe. Pinjaman digunakan dengan bijak untuk mengembangkan usaha, memperbaiki peralatan, atau memperluas produk. Yang lebih penting, mereka membangun sistem ekonomi mereka sendiri—lebih adil, lebih aman, dan lebih berpihak pada perempuan. Melalui KUEP, perempuan Pombewe akhirnya menemukan nafas baru: ruang untuk tumbuh tanpa rasa takut, saling menopang, dan memandang masa depan dengan keyakinan yang lebih besar. *Dani

Penguatan Ekonomi Disabilitas Lewat KUBE dan UEB di Sigi

Dinas Sosial Kabupaten Sigi menetapkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Bersama (UEB) sebagai program prioritas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. KUBE merupakan usaha berbasis kelompok, sementara UEB adalah usaha ekonomi perseorangan. Keduanya menjadi bagian penting dalam Program Building Effective Network (BEN), kerja sama antara KARSA Institute, NLR Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Sigi dengan pendekatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM/CBR).

Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional (DTSeN) mencatat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sigi mencapai 13.447 orang. Angka ini jauh melonjak dari data 2024 yang hanya sekitar 1.600 orang, disebabkan data terbaru masih bersifat mentah dan belum terpilah. Hasbullah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Sigi, menegaskan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur, dengan memisahkan penyandang disabilitas produktif dan non-produktif agar intervensi tepat sasaran melalui KUBE dan UEB.

Pengalaman program tahun 2024 di Kecamatan Tanambulava menjadi pelajaran penting. Saat itu, 50 penyandang disabilitas menerima pelatihan bioflok ikan air tawar dan kerajinan, namun tidak dapat melanjutkan usaha karena keterbatasan modal. Berdasarkan pengalaman tersebut, Dinsos Sigi menetapkan KUBE dan UEB sebagai prioritas utama komponen sosial RBM untuk memastikan pelatihan diikuti dukungan nyata menuju kemandirian ekonomi.

Dalam pertemuan Cluster Program BEN yang berlangsung di Kantor KARSA Institute, para fasilitator memetakan strategi inti dari lima komponen RBM: sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, dan penghidupan. Bachtiar, fasilitator cluster, menjelaskan bahwa setiap komponen harus memiliki minimal satu kegiatan kunci yang melibatkan lintas dinas, sehingga pendekatan RBM berjalan lebih terkoordinasi dan efektif.

Program ini menggerakkan banyak sektor di Kabupaten Sigi—mulai dari Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, UMKM, Koperasi, Perindustrian hingga Kesbangpol. Dengan koordinasi lintas sektor dan penetapan prioritas yang jelas, KUBE dan UEB diharapkan menjadi pintu bagi penyandang disabilitas dan terdampak kusta untuk memperoleh peluang ekonomi yang setara, mandiri, dan berkelanjutan.*Karins

Pemuda Sigi Bangun Jembatan Damai Antar Desa

Karsa Institute memfasilitasi pertemuan bersejarah antara pemuda Pesaku dan Rarampadende melalui kegiatan Camping Ground Anak Muda yang digelar pada 14–16 November 2025 di kawasan wisata alam Reinhard Olavatu, Desa Oloboju. Pertemuan ini menjadi momentum penting setelah bertahun-tahun relasi sosial kedua desa retak akibat rangkaian konflik. Melalui dukungan Care Indonesia, KOICA, UN Women, dan Pemerintah Kabupaten Sigi, kegiatan ini dirancang sebagai ruang aman bagi para pemuda untuk memulai kembali komunikasi yang sehat, terbuka, dan setara.

Selama kegiatan, para pemuda dan pemudi dari kedua desa berbagi pengalaman tentang rasa takut, stigma, dan ketidaknyamanan ketika melintasi wilayah satu sama lain. Banyak yang mengakui bahwa konflik membuat mereka menyembunyikan identitas asal desa ketika berada di luar daerah. Cerita–cerita personal dari Sandi, Andre, Firda, hingga Mega memperlihatkan betapa dalamnya dampak konflik terhadap rasa aman, hubungan kekerabatan, dan mobilitas sehari-hari. Namun melalui perkemahan ini, harapan baru mulai tumbuh—bahwa generasi muda siap menjadi motor perubahan.

Dalam sesi diskusi yang turut dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Sigi, para peserta diajak memahami bahwa konflik sering dipicu oleh kesalahpahaman kecil, candaan yang disalahartikan, atau unggahan media sosial yang dipotong dan disebarkan tanpa verifikasi. Dampak media sosial menjadi salah satu temuan penting, sebab misinformasi terbukti sering memperkeruh situasi. Karena itu, para peserta sepakat bahwa literasi digital dan klarifikasi cepat harus menjadi bagian dari pencegahan konflik di tingkat akar rumput.

Optimisme semakin terasa ketika para pemuda mulai menyusun rencana aksi bersama—mulai dari membangun ruang perjumpaan lintas desa, menghidupkan kembali silaturahmi keluarga, hingga merancang kegiatan seperti liga sepak bola, forum pemudi, dan agenda kebudayaan. Mereka menegaskan bahwa deteksi dini, cegah dini, dan resolusi damai harus dimulai dari lingkar paling kecil, yakni komunitas muda itu sendiri. Pesan penting yang mereka bawa pulang adalah bahwa perdamaian bukan hanya wacana, tetapi komitmen yang harus dibuktikan melalui tindakan sehari-hari.

Karsa Institute memastikan proses pendampingan tidak berhenti pada kegiatan ini. Direktur Karsa Institute, Syaiful Taslim menegaskan bahwa program mungkin memiliki batas waktu, tetapi hubungan sosial antar pemuda tidak boleh berhenti. Melalui jejaring yang terus dibangun, praktik baik ini diharapkan dapat direplikasi di desa lain di Sigi. Pada akhirnya, perkemahan ini menjadi awal baru bagi Pesaku dan Rarampadende—sebuah langkah kecil yang membuka jalan panjang menuju perdamaian berkelanjutan.*Karins